Semarang – Akuntansi Sektor Publik (ASP) ialah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
APBN bermanfaaat untuk pembangunan wilayah di Indonesia. Khususnya daerah pemekaran maupun daerah desa, perbatasan dan terpencil. Pemekaran wilayah sangatlah membantu dalam pembangunan daerah. Hal ini juga terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pemekaran wilayah di daerah perbatasan sangatlah penting.
Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof Adri Patton memaparkan bahwa pentingnya pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan wajib hukumnya. Mengingat, masyarakat di wilayah perbatasan masih belum tersentuh oleh fasilitas publik dari pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di masa lalu.
Prof Adri Patton mengapresiasi program bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, yang berkomitmen “Menghadirkan Negara, Membangun Indonesia Pinggiran (Daerah Pedesaaan, Daerah Perbatasan, dan Daerah Terpencil)” dengan Nawacitanya.
Dicontohkan oleh beliau, bahwa dahulu harga bensin mencapai Rp. 35.000,-/liternya. Harga semen satu sak dapat mencapai Rp. 1.000.000,-/sak. Ini disebabkan karena daerah perbatasan masih minim akses sarana prasarana. Satu-satunya pemecahan problem ialah konektivitas antar daerah dengan pembangunan sarana prasarana. Hal ini memang memerlukan biaya besar, namun dapat mengurangi potensi risiko di perbatasan.
“Masyarakat di perbatasan, untuk melahirkan saja lebih dekat ke negara tetangga yaitu Malaysia. Mata pencaharian pun lebih dekat ke Malaysia. Potensi bahaya bagi bangsa Indonesia, akan pudarnya nasionalisme warga perbatasan”, terang Prof Adri Patton.
Di daerah Tanjung Datuk, Malaysia beberapa sekolah disana membuka peluang pendidikan bagi masyarakat Indonesia di perbatasan. Hingga muncullah anekdot warga perbatasan, yaitu “Garuda di dadaku, Ringgit di dompetku, Malaysia di perutku”. Gambaran umum yang mencerminkan kehidupan dimana tinggal di Indonesia, namun pelayan publik dan pekerjaan di dapat dari negara Malaysia.
“Nawacita sangatlah tepat, dengan hadirnya negara untuk setiap warga negara. Pembangunan di daerah perbatasan, peningkatan sarana prasarana dan pelayanan publik. Menjadikan kedaulatan negara dan harga diri bangsa tetap terjaga”. Imbuh Prof Adri Patton.
Adanya program dana desa untuk percepatan pembangunan desa di perbatasan sangatlah bermanfaat. Walaupun di daerah perbatasan yang serba keterbatasan. Transparansi dan akuntabilitas anggaran khususnya APBD pemerintah daerah di perbatasan sangatlah baik, lanjut beliau.
Apresiasi juga kepada bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang mana telah memberikan peluang besar pada masyarakat daerah perbatasan untuk berkesempatan menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Apapun alasannya, daerah perbatasan dan daerah tertinggal harus ada peningkatan pembangunan. Tingkatkan nasionalisme dengan nyata, tutup Prof Adri Patton.
Acara yang digelar pagi ini (27/05/2021), bertempat di Gedung SA-MWA Universitas Diponegoro, menghadirkan Prof. Dr. Adri Patton, M.Si (Rektor Universitas Burneo Tarakan) dan Dr. H. Musthofa, SE.,MM (anggota Komisi XI DRPR RI periode 2019-2024) selaku dosen tamu untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik (ASP) secara Daring/Online yang diikuti oleh mahasiswa program studi D3 Akuntansi K. PSDKU Pekalongan, mahasiswa program studi lain, pihak Universitas Burneo Tarakan dan umum lainnya.
Dalam kesempatan ini, Dr. H. Musthofa, SE., MM, mengatakan bahwa dalam pengelola daerah (pemda) harus berhati-hati dan patuhi regulasi. Berbagi pengalaman sebagai Bupati Kudus dimasa lampau, agar selalu bekerja sesuai koridor regulasi yang ada.
Salah satu tugas Komisi XI DPR RI ialah mempelajari dan mereview rancangan APBN. Usulan APBN dari pemerintah, harus didasari indikator-indikator relevan sesuai visi-misi pemerintah. Jangan sampai menyimpang dari program pemerintah yang sudah dicanangkan, pungkas Dr. H. Musthofa, SE., MM.
“Saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Diponegoro PSDKU Pekalongan agar memahami Akuntansi Sektor Publik dari sisi akuntansi saja. Secara keseluruhan, proses demokasi dan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) perlu dicermati dan dipahami. Kinerja kepala daerah salah satu indikatornya ialah realisasi anggaran terhadap visi-misi pemerintahannya”, jelas Dr. H Musthofa SE, MM.
Jika mahasiswa memiliki semangat, visi-misi kuat dalam hidupnya maka bukan tak mungkin nantinya alumni D3 Akuntansi PSDKU Pekalongan ini menjadi profesional akuntan handal atau akuntan pemerintah di daerah-daerah perbatasan.
“Adanya dosen tamu dari Komisi XI DPR dan Tokoh Perbatasan ini, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan legislatif dan eksekutif. Kesempatan baik memberikan wawasan tersendiri bagi mahasiswa D3 Akuntansi PSDKU Pekalongan”, jelas Imam Prayogo selaku D3 Akuntansi PSDKU Pekalongan.
Imam Prayogo menambahkan, semangat juang dan langkah riil dalam menggapai mimpi. Ditunjang dengan jam terbang memadai membuat laporan keuangan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa akuntansi. Bukan tidak mungkin, alumni D3 Akuntansi PSDKU Pekalongan nanti berperan besar di daerah-daerah perbatasan.*
ID 
EN
Komentar Terbaru